"Sektor kehutanan tidak efisien dan tidak produktif juga merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan moratorium. Pemerintah harus mendorong peningkatan produksi konsesi yang ada, dan bukannya memberikan fleksibilitas untuk industri terus menghancurkan hutan alam dan mata pencaharian dan keanekaragaman hayati," kata Muhammad Teguh Surya, direktur Keadilan Iklim WALHI di Jakarta, Kamis (14 / 7).
WALHI juga menyerukan presiden segera mengatasi kegagalan upaya pemerintah dalam mengurangi emisi dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan.
Sementara itu, mengatakan program yang ICEL manajer hutan dan perubahan iklim, Giorgio Budiarto, kekhawatiran pemerintah bahwa moratorium akan memberlakukan ekonomi tidak masuk akal, karena kehutanan dan sektor perkebunan hanya menyumbang 1 persen dari PDB. Oleh sebuah koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk memperkuat tanpa penundaan kebijakan yang ketat untuk membuat dan mendorong moratorium dalam 21 bulan mendatang sebagai langkah pertama untuk melindungi dan meningkatkan hutan Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar